Pendidikan Di Tengah Pusaran Konflik Politik

Hidup di era informasi dan teknologi (IT) terlebih di sebuah negeri yang sedang belajar berdemokrasi sungguh problematis. Tiada hari tanpa perang wacana. Kentalnya perkubuan politik mendominasi pertarungan narasi di jagad media sosial. 

Literasi yang semestinya untuk memperkaya nilai-nilai budaya, kearifan dan peradaban kalah bersaing memperebutkan tempat untuk sampai ke ruang baca masyarakat. Begitu membuka sebuah kanal berita yang muncul adalah suasana konflik, panas dan jauh dari nilai produktif. Jika memaksakan diri membuka dan membacanya tidak akan banyak mendapat suatu pencerahan. Jika tak terampil mengendalikan diri, bisa larut menjadi pembenci saudara sebangsa sendiri

Dinamika dan dialektika politik lebih mendominasi pasar berita di media sosial. Bagi para aktivis politik mungkin mereka menikmatinya. Karena senafas dengan aktivitas kesehariannya. Tapi bagi kelompok ketiga di luar kubu pro dan kontra, situasi seperti itu sungguh menyiksa batin. Mereka yang menjadi mayoritas diam (silent majority), enggan menampakkan diri. Menahan mulut dan penanya untuk bicara, kawatir terjebak pada stigma kelompok sini dan sana. Diam tapi memendam rasa gemas dan kadang kecewa. 

Perbedaan pendapat sejatinya adalah hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Bahkan dapat menjadi kontrol yang positif bagi lahirnya sebuah kebijakan. Perbedaan pendapat menjadi tidak indah jika dipenuhi  sikap amarah, dendam dan sentimen antar kelompok. Bagi indonesia yang kaya akan perbedaan (pluralitas) bisa menjadi bom waktu yang membahayakan. 

Musyawaroh sebagai jalan tengah akan menuai kegagalan dan cacat hasil, jika sikap saling menghormati dan saling menghargai sesama warga bangsa makin langka. Kritik sekalipun, harus dengan cara yang baik. Karena jika tidak,  hanya akan berbalas jawaban yang tak kalah pedasnya. Dan disinilah perjalanan bangsa ini terhenti. Energinya habis digunakan untuk saling mencaci maki dan pembenaran diri. 

Mungkin ada benarnya teori bahwa suatu bangsa jika ingin maju harus punya musuh bersama (common enemy). Supaya tidak beradu pintar dan beradu kuat dengan saudaranya sendiri. Supaya selalu tumbuh semangat bersama untuk berfikir dan menyongsong impian jauh ke depan. 

Lalu siapa yang punya kuasa melakukan gerakan berkemajuan itu? Kuasa untuk mampu membawa masyarakat bergerak menggapai impiannya, di saat penguasa sibuk dengan urusannya sendiri dan sibuk dalam pusaran konflik politik? Adakah kekuatan yang jika  ia berbicara terbebas dari kecenderungan pro dan dan kontra? Yang banyak mengkampanyekan nilai kebersamaan, kesetaraan dan keadilan. Hingga mayoritas masyarakat tercerahkan, termotivasi dan tergerak untuk membangun kehidupan bersama semakin baik. 

Ilustrasi : google.com

Apa kabar dengan dunia pendidikan Indonesia ? Bukankah semestinya wilayah ini adalah klaster paling suci dari politik ? Semua sepakat bahwa disinilah tempat berkumpulnya para intelektual, penggerak peradaban yang selalu bermimpi tentang cita-cita gemilang di masa depan.  Selalu berbicara pentingnya belajar hari ini untuk hidup sekian puluh tahun yang akan datang. Dan sejarah telah membuktikan bahwa pendidikanlah penentu lambat dan cepatnya kemajuan peradaban suatu bangsa. 

Pertanyaannya adalah, benarkan dunia pendidikan Indonesia memiliki kemandirian untuk menentukan masa depan diri bangsanya? Jika kemandirian ini tak dimiliki, maka dipastikan tak akan banyak yang bisa dilakukan sebagai agent of change. Tak memiliki plant of action untuk menjawab tantangan dan kebutuhan generasi bangsa ini di hari esok. 

Faktanya, dunia pendidikan Indonesia saat ini hampir tak punya kuasa  dihadapan otoritas kekuasaan. Ungkapan ganti menteri ganti kurikulum sangat populer di telinga masyarakat pendidika Indonesia. Selalu berganti baju, mengikuti selera penguasa yang paling lama lima tahun dan kemudian berganti struktur kabinet baru.  Ibarat sedang menempuh suatu perjalanan, rambu dan garis finishnya selalu tak menentu. Padahal energi dan biaya perjalanan yang telah dikeluarkan tersebut sungguh mahal.  

Apapun yang terjadi pada bangsa ini, dunia pendidikanlah yang berkewajiban menggerakkan kemajuan peradaban. Karena pendidikanlah basis dari transformasi nilai mulia yang dibutuhkan oleh manusia, masyarakat dan bangsa. Menuju terwujudnya kualitas kemanusiaan, kemasyarakatan, dan kebangsaannya. Dengan demikian kualitas demokrasi dan kualitas berpolitik suatu bangsa adalah bagian dari tanggungjawab dunia akademis. 

Sebagai representasi dunia pendidikan yang netral, kampus wajib berteriak paling lantang di saat negeri ini politik demokrasinya terindikasi melanggengkan kekuasaan, transaksional dan diwarnai anarkhi baik di luar maupun di dalam ruang sidang. Dan untuk menjaga wibawanya kampus dan dunia pendidikan harus terus menyibukkan diri mengembangkan nilai-nilai universal, dan keilmuan untuk menggapai kualitas peradaban. [...]